Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah menghapuskan subsidi untuk BBM jenis premium dan mematok subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar. Kebijakan ini dapat pujian.
Adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyatakan, penghapusan subsidi BBM ini langkah bagus.
"Kebijakan penghapusan subsidi BBM bagus untuk anggaran dan lingkungan, serta keadilan. Jangan habiskan uang hanya untuk dibakar dan dibuang begitu saja," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angle Gurria, dalam acara 'Launch of The 2015 Indonesia Economic Survey and Education Policy Review' di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Gurria mengatakan, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia tidak mudah. Khususnya terkait gejolak dari luar negeri yang mempengaruhi, seperti penguatan dolar AS yang terjadi saat ini.
"Sehingga langkah yang perlu dilakukan adalah dengan perbaikan fundamental dan struktur perekonomian dalam negeri. Jadi solusinya untuk sekarang adalah reformasi, reformasi, reformasi. Reformasi itu tidak boleh berhenti," ujar Gurria.
Pemerintah Indonesia memerlukan anggaran yang besar untuk penduduknya yang berjumlah 250 juta jiwa. Karena itu, kebijakan penghapusan subsidi BBM dinilai tepat sehingga bisa mendorong anggaran yang besar untuk infrastruktur, atau kesehatan.
